DPR, DPD, Petani, Pengamat, Petani dan Budayawan pun Apresiasi dan Dukung Sektor Pertanian
By Admin
Foto/Ilustrasi
nusakini.com - Kementerian Pertanian mengungkapkan, "Menjelang akhir tahun ketiga kebijakan pemerintah Jokowi-JK, bidang pertanian telah memberikan dampak yang signifikan terkait peningkatan produksi yang berdampak bagi kesejahteraan petani.
Kementerian Pertanian mampu memenuhi ekspektasi target swasembada dalam hanya dalam 2 tahun. Ditahun 2016 produksi pangan nasinal mampu nemenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah pun mengambil kebijakan yang berpihak kepada petani dengan tidak mengeluarkan rekomendasi impor, beras, cabai, dan bawang merah dan menekan impor jagung.
Pencapaian peningkatan produksi juga diikuti dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yaitu NTP) tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06% dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59 dan NTUP rata-rata nasional tahun 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2016 NTUP mencapai 109,86 atau naik 2,3% dibandingkan tahun 2015.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/7/2017) mengatakan, "Keberhasilan pembangunan sektor pertanian ini tidak terlepas dari upaya panjang menuju kedaulatan. Kesuksesan itu, lanjut Herman, pun tak lepas dari kerja sama dari seluruh instansi terkait, baik di pemerintahan, DPR, pemerintah daerah (pemda), serta petani.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir (4/7/2017), berpendapat capaian signifikan tersebut membuktikan perkembangan sektor pertanian di Indonesia selaras dengan program pemerintah. Laporan Riset The Economist Intellegence Units (EIU) itu pun menjadi argumen yang tak terbantahkan untuk pihak-pihak yang selama ini mengkritisi kinerja pemerintah di sektor agraria dan pangan. "Bagi saya "semuanya sudah sangat transparan sekali, bahwa pertanian kita mengalami kemajuan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya", tutup Winarno.
Sebelumnya, Parlindungan Purba Ketua Komite II DPD RI juga menyampaikan bahwa torehan positif dari lembaga internasional tersebut membanggakan Indonesia, karena capaian Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Andi Amran Sulaiman itu menjadi perhatian dunia."Ini berkat kerja keras pemerintah yang telah mulai membuahkan hasil yang menggembirakan," jelas Anggota DPD dari Sumatera Utara itu. Parlindungan, mengatakan Keberhasilan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), TNI, serta lainnya patut dihargai.
Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan (6 Juli 2017), hasil kerja sektor pettanian saat ini merupakan wujud nyata Nawacita Presiden Jokowi, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, khususnya di sektor pertanian. Setya menambahkan bahwa , “Selain berbagai laporan tersebut, secara kasat mata kita bisa lihat pada Ramadan dan Idul Fitri kemarin. Saya mengapresiasi tidak terjadi lonjakan harga bahan pangan yang memberatkan masyarakat,”ujarnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Pengamat ekonomi Tjipta Lesmana pernah menulis pada Tribun (4/1/2017) "capsaan kinerja pertanian saat ini patut dihargau dan bila kinerja ini terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan, jalan menuju swasembada pangan sangat terbuka lebar. “Bahkan bisa menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia".
"Memang dengan kebijakan pertanian saat ini banyak mafia pangan merugi atau bahkan tidak bergerak," ungkap Ketua KPPU Syarkawi.. Satgas Pangan Polri dan KPPU melaporkan ada 212 kasus terkait pangan yang dibungkam.
Budayawan Jayasuprana (Antaranews, 29/6/2017) pernah menulis ,"Memang swasembada pangan tidak didukung oleh para pihak yang merasa kepentingan nafkahnya dirugikan. Namun Insya Allah semua pihak berkenan menyisihkan kepentingan golongan, lembaga apalagi pribadi demi bersatu padu, bergotong royong, bahu-membahu dalam mendukung perjuangan untuk mempersembahkan mahakarya swasembaga pangan. (p/mr)